Dari FPP

18 Februari 2013

Lembar Berita Elektronik FPP: Februari 2013 (versi PDF)

Sahabat-sahabat tercinta”

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’” saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya? 

Riset lapangan baru dari Kosta Rika menunjukkan bahwa pemerintah telah berpuluh-puluh tahun mendiamkan dan mengijinkan pengambilalihan tanah-tanah masyarakat adat secara besar-besaran  dan kini tidak mampu melakukan sesuatu ketika para pemimpin adat diancam dan dibunuhi. Apakah hal ini terjadi hanya karena ‘kurangnya kemauan politik’ atau karena pemerintah-pemerintah yang melanjutkan pemerintahan sebelumnya memiliki kaitan-kaitan yang erat dengan elit pemilik tanah dan karenanya menutup mata atas diskriminasi” kekerasan dan kebencian yang terjadi pada masalah sumber-sumber daya ini” daripada melawan perampasan tanah secara ilegal ini? 

Pemerintah Peru kini mengijinkan pembangunan jalan-jalan baru dan infrastruktur lainnya dilaksanakan melintasi tanah-tanah dan hutan-hutan adat agar terhubung dengan Brasil” yang sedemikian mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua yang terisolasi. Merekatinggal di atas tanah yang sama yang disediakan pemerintah untuk melindungi mereka. Di saat yang sama pemerintah Peru amat menyadari bahwa keputusan yang diambil akan mengorbankan hak-hak masyarakat adat tersebut namun tetap memutuskan untuk mendukung kepentingan usaha yang terus menekan pembukaan jalur menuju kawasan Amazon untuk hal yang mereka anggap sebagai pembangunan. Sama halnya” adalah prioritas terhadap penambangan dan kurangnya perlindungan hukum bagi hak-hak adat yang telah mendorong diambilnya keputusan pengadilan yang mengerikan di Guyana. 

Dominasi yang sama terjadi pada proses politik oleh prioritas jangka pendek kepentingan sektoral yang sempit  yangmenghalangi negosiasi-negosiasi internasional untuk menghadapi perubahan iklim. Pertemuan terakhir di Doha menunjukkan bahwa ‘kurangnya kemauan politik’ ini (dominasi kepentingan tertentu yang berupaya melakukan hal sebaliknya) telah menghasilkan kelumpuhan virtual. Seluruh masa depan kita” tidak hanya masa depan masyarakat yang bergantung pada hutan” terancam oleh kurangnya aksi . 

Karenanya” ketika Pemerintah Inggris mengumumkan sebuah kebijakan bantuan yang baru untuk memberantas penyebab deforestasi lewat kerja secara langung dengan korporasi” tidaklah mengejutkan jika kita dapatkan gambaran bahwa mereka tengah menaruh serigala di antara unggas. Ya” perubahan dalam tindak tanduk korporasi haruslah menjadi bagian dari setiap solusi” namun untuk mewujudkan ini kita juga membutuhkan masyarakat sipil yang waspada dan penggalangan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk meminta pertanggungjawaban kalangan usaha yang telah ‘direformasi’ ini. Bagaimanapun juga” begitulah tujuan dari demokrasi. 

Sebagai sebuah organisasi hak asasi manusia” adalah tugas kita untuk mendukung solusi-solusi yang menghormati hak-hak manusia. Namun sebagai analis dan advokat” adalah juga tugas kita untuk membongkar kepentingan politik dan ekonomi yang berada di balik semua tindakan penyalahgunaan.  Kita melakukan hal ini dengan membantu menciptakan tranparansi dan akuntabilitas. Jadi” di Republik Demokratik Kongo” di mana kepentingan korporasi kini tengah berupaya mencari keuntungan dari pasar-pasar sukarela karbon hutan yang baru” kami membongkar kurangnya kepatuhan mereka pada kewajiban  untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan. Dengan semangat yang sama” kami tengah bekerja sama dengan masyarakat adat Baka di Kamerun untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan akan masa depan hutan-hutan mereka. Sementara itu di tingkat internasional kami bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat adat yang mendesak agar pengetahuan tradisional mereka juga harus dihormati dan diterapkan untuk mempertahankan ekologi planet kita yang amat berharga ini.

Tidak kalah pentingnya” adalah kehormatan dan kebahagiaan saya menyambut Joji Cariño sebagai Direktur Forest Peoples Programme yang baru. Joji” yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat” akan mulai bertugas di bulan April dan saya menantikan saat untuk melayani di bawah kepemimpinannya. 

Marcus Colchester

Direktur

Pengumuman tentang Direktur Baru
FPP dengan senang hati mengumumkan” bahwa Joji Cariño akan menduduki posisi Direktur Forest Peoples Programme terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013″ dalam koordinasi dengan Komite Eksekutif dananggota Dewan FPP. Joji” yang telah dikenal baik oleh banyak dari Anda sekalian” adalah perempuan adat asal Filipina yang sangat dihormati yang telah memiliki banyak pengalaman dalam hak asasimanusia masyarakat adat di tingkat komunitas” nasional dan internasional” dan merupakan seorang pendukung kebijakan dan praktisi yang aktif dalam 30 tahun terakhir. Baca selanjutnya

Kosta Rika: Masyarakat adat mengalami serangan kekerasan karena menuntut pengakuan hak mereka atas tanah 
Ada 8 kelompok masyarakat adat di Kosta Rika dengan total populasi sebanyak 104.143 jiwa” yang mencakup kurang lebih 2″4 persen dari populasi negara tersebut. Banyak dari masyarakat adat ini tinggal di 24 wilayah yang diakui secara hukum dan disebut sebagai wilayah adat” serta di atas lahan-lahan yang secara tradisional mereka huni” namun saat ini tidak diakui atau diberi hak. Sebagian besar wilayah adat diduduki secara masif dan ilegal oleh masyarakat non-adat” termasuk dalam beberapa kasus ekstrem di mana 98% dari lahan tersebut dihuni atau dikuasai oleh masyarakat nonadat. Baca selanjutnya

Hutan Ngoyla-Mintom di Kamerun: Perspektif Masyarakat Adat Baka
Ngoyla-Mintom adalah sebuah kawasan berhutan yang terletak di pegunungan” yang namanya diambil dari nama dua distrik di dua daerah di Kamerun” yaitu Ngoyla di daerah timur dan Mintom di daerah selatan. Hutan hujan ini terkenal karena menjadi target kepentingan berbagai aktor” termasuk pemerintah Kamerun” perusahaan swasta dan komunitas internasional. Di bulan-bulan terakhir ini Ngoyla-Mintom mendapatkan reputasi sebagai blok hutan yang sebelumnya tidak tersentuh eksploitasi” yang dengan cepat telah membangkitkan minat Kementerian Kehutanan Kamerun yang tertarik untuk melelang bagian-bagian hutan tersebut kepada perusahaan penebangan swasta. Baca selanjutnya

Hak-hak masyarakat adat dilanggar dan tanah adat di Guyana terancam oleh operasi penambangan
Di awal tahun 2013″ masyarakat-masyarakat adat di Guyana semakin khawatir dengan terus berlangsungnya dan meningkatnya pengabaian hak-hak mereka yang sah oleh para penambang dan lembaga pemerintah” serta pelanggaran hak yang didukung pengadilan pada dua kasus baru-baru ini. Baca selanjutnya

ARTIKEL TAMU dari Kelompok Regional untuk Pemantauan Megaproyek di Ucayali di Peru: Proyek jalan raya lintas negara yang dicanangkan pemerintah Peru mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahua
A usulan proyek jalan raya lintas negara pemerintah Peru untuk menghubungkan kota Pucallpa (kawasan Ucayali) di wilayah Amazon Peru dengan kota Cruzeiro do Sul (negara bagian Acre) di Brasil mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Isconahau yang tinggal dalam “isolasi sukarela”. Baca selanjutnya

Dari konsesi penebangan ke konsesi karbon: Apa bedanya bagi masyarakat di Republik Demokratik Kongo?   
Tahun 2011″ perusahaan swasta Kanada Ecosystem Restorations Associates (ERA) menandatangani sebuah kontrak dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk pengelolaan bekas konsesi penebangan seluas hampir 300.000 hektar yang berbatasan dengan kawasan Lac Mai Ndombe bagian barat di Provinsi Bandundu. Tujuan kesepakatan ini adalah mempersiapkan konsesi tersebut untuk penjualan karbon di pasar internasional. Hingga 50% dari wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan kawasan adat masyarakat adat dan komunitas lokal. Baca selanjutnya

Pemerintah Inggris meminta komentar publik atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi 

Pemerintah Inggris mengundang publik untuk memberikan komentar atas usulan-usulan untuk menghadapi deforestasi dan emisi dari penggunaan lahan di negara-negara berkembang di bawah Dana Iklim International Inggris (UK International Climate Fund/ICF)” yang dijalankan bersama oleh DECC” DFID dan DEFRA.  Baca selanjutnya

UNFCCC COP 18 tidak menghasilkan keputusan konkrit tentang REDD+ di Doha dan menunda pembahasan selanjutnya sampai pertengahan tahun 2013
Konferensi Para Pihak Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-18 berlangsung di Doha pada bulan Desember 2012″ dengan tujuan untuk meletakkan roadmap untuk mencapai kesepakatan global yang mengikat perihal pengurangan emisi” yang dijadwalkan akan difinalisasi pada tahun 2015 mendatang. Baca selanjutnya

Dapatkan IPBES berpindah dari platform sains ke platform pengetahuan yang beragam? 
Sebuah delegasi kecil masyarakat adat dan komunitas lokal menghadiri pertemuan pertama Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (Platform Kebijakan-Sains Antar Pemerintah mengenai Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem)” yang diselenggarakan bulan kemarin di Bonn” Jerman. Delegasi tersebut menyoroti nilai dan kepentingan pengetahuan adat dan lokal” dan perlunya kemitraan sejati antara pemilik aneka pengetahuan (yang sama ‘pakarnya’ dalam isu keanekaragaman hayati dengan para ilmuwan) serta IPBES. Baca selanjutnya

Publikasi mendatang: Edisi Spesial Lembar Berita ELektronik FPP tentang Pengaman

Lembar berita eletronik berikutnya dari FPP adalah edisi khusus tentang pengaman” yang akan meneliti informasi terbaru dan proses tinjauan ulang yang tengah berlangsung di Bank Dunia serta isu-isu pengaman yang lebih luas yang berkaitan dengan pendanaan iklim” standar-standar pihak swasta” dan investasi bank pembangunan regional. Baca selanjutnya

Lihat sumber