Di tengah krisis COVID: Undang-Undang Baru di Asia yang Mendukung Bisnis dengan Mengorbankan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas Wilayah dan Tanahnya

Author: Asia Indigenous Peoples Pact, Coalition for Tenure Justice in Indonesia & Rights and Resources Initiative

Date: November 16, 2020

Laporan singkat ini membahas perkembangan produk legislatif selama COVID-19 di India, Indonesia, dan Filipina yang berdampak pada interaksi berkelanjutan antara lingkungan dan manusia serta penikmatan hak yang lebih luas oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas wilayah adat mereka. Walaupun India, Indonesia dan Filipina belum meratifikasi Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169) (ILO 169), ketiga negara tersebut telah meratifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Masing-masing negara ini juga telah mendorong reforma agraria tingkat nasional atas tanah dan hutan, meskipun implementasinya lemah.

Dalam ringkasan ini, pertama-tama kami menyampaikan konteks COVID-19 di setiap negara yang menjadi fokus. Proses legislatif yang disajikan di sini terjadi bersamaan dengan tanggap pandemi tiap negara, termasuk karantina wilayah yang dipimpin oleh negara, yang menjadi konteks penting. Kemudian, kami merangkum perkembangan legislatif melalui tiga tema yang terkadang tumpang tindih:

  1. Kemajuan oportunistik dalam proses legislatif yang sudah jadi kontroversial sebelum masa COVID.
  2. Stimulus dan kompensasi bagi korporasi.
  3. “Solusi” pandemi dari atas ke bawah yang menggerogoti hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Kami menemukan bahwa di India, Filipina, dan Indonesia, inisiatif pemerintah tetap melanjutkan agenda pembangunan pra-COVID yang telah meningkatkan kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti COVID-19 ini berkembang biak dan memasuki inang manusia. Berbagai kegiatan ini telah merusak agenda global untuk mengatasi perubahan iklim dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta akan terus berlanjut jika solusi tanggap pandemi berbasis masyarakat dikesampingkan, dan respon yang merusak lingkungan hidup tetap diprioritaskan.

Key Findings

Graphics

Related Analyses